“Banzai! Same sex marriage is now legal across the US. The dream: next, world! Wherever you are, be proud of who you are. #LGBTRights,” @sherinasinna
Banyaknya respon positif atas kebijakan Obama yang melegalkan pernikahan sesama jenis (LGBT/Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) di 50 negara bagian Amerika, termasuk kicauan artis Sherina Munaf dan Anggun di twitter, serta kehadiran Aming di Carnaval LGBT di AS, akhirnya menuai kecaman keras dari para aktivis muslim. Mereka dengan tegas menolak jika kebijakan serupa diterapkan di Indonesia, sekaligus menolak keberadaannya dikarenakan bertentangan dengan syariat Islam.
Sayangnya, penolakan terhadap keberadaan LGBT tak diikuti oleh penolakan terhadap penerapan sistem demokrasi. Padahal senyatanya, demokrasilah biang semua kerusakan ini. Bukankah demokrasi tegak di atas prinsip sekulerisme dan kebebasan (kebebasan berpendapat, beragama, berperilaku dan memiliki) ?
Sekulerisme dan ide kebebasan inilah yang justru menjadi lahan subur bagi berkembangnya paham-paham dan perilaku rusak di tengah-tengah masyarakat tanpa ada yang bisa membendung, termasuk oleh negara. Bahkan dalam demokrasi negara dibatasi perannya dalam mengatur masyarakat terutama dalam urusan agama dan moral yang dianggap sebagai hak individu. Negara, haram turut campur dalam masalah privat.
Berbeda dengan ajaran Islam yang memberi peran besar kepada negara untuk menjaga masyarakat dari kerusakan dengan menutup semua celah kerusakan melalui penerapan aturan islam secara kaffah. Karena dalam Islam, fungsi imam adalah raa'in (pengurus/penggembala) dan junnah (perisai). Sementara dalam demokrasi, imam/pemimpin hanyalah pekerja yang digaji oleh rakyat untuk melaksanakan kehendak mereka yang beragam keinginannya. Itulah kenapa dalam demokrasi Islam tak bisa tegak sempurna karena semua pemikiran dan keinginan harus dibiarkan ada dan diterima.
Jadi jangan mimpi bisa memberangus keberadaan LGBT, sepanjang kita setia dan asyik melanggengkan demokrasi. Salam gigit jari!!
[SNA]
